DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) resmi melaporkan dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh Tahun Anggaran 2025 kepada aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan pembangunan daerah melalui penyampaian informasi lima paket proyek strategis prioritas kepada publik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan tata kelola pembangunan yang transparan, terukur, dan akuntabel.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tempat cuci tangan (wastafel) untuk SMA dan SMK se-Aceh Tahun Anggaran 2020 kembali bergulir di meja hijau.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh untuk melakukan audit khusus terhadap proyek rehabilitasi rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Presiden Prabowo Subianto menetapkan 50 proyek jalan tol sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025 - 2029. Dari daftar itu, Aceh menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus, menyusul rencana penyelesaian dan pengembangan jaringan Tol Trans Sumatra hingga ke ujung utara Pulau Andalas.

DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berkomitmen menyelesaikan tunggakan pembayaran proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Gampong Jambo Keupok, Kecamatan Kota Bahagia.

DIALEKSIS.COM | Aceh Singkil - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem menyeberangi sungai dengan rakit saat meninjau akses menuju Kecamatan Kuala Baru, Aceh Singkil, Sabtu (6/9/2025). Dalam perjalanan itu, ia melihat langsung sulitnya transportasi warga pedalaman yang setiap hari bergantung pada rakit untuk keluar-masuk kampung.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan sikap tegas dalam memperkuat pengawasan keuangan daerah. Lembaga antirasuah itu resmi melayangkan surat kepada seluruh 24 kepala daerah di Aceh, yang mencakup Gubernur Aceh, 18 bupati, dan 5 wali kota.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal meninjau langsung proyek pembangunan Banda Aceh Academy (BAA) di Gedung Dekranasda lama, Rabu (30/7/2025). 

DIALEKSIS.COM | Indepth - Penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan desa di Kecamatan Baktiya, Aceh Utara, memasuki babak baru. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh resmi memanggil Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Aceh guna dimintai keterangan. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk segera membentuk tim khusus guna mengusut proyek Irigasi Sigulai di Kabupaten Simeulue yang dinilai gagal konstruksi. Proyek bernilai Rp174,2 miliar ini dibiayai melalui skema multiyears contract (MYC) dari APBA Aceh tahun 2020, 2021, dan 2022.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh menegaskan bahwa pembayaran utang proyek Multi Years Contract (MYC) senilai Rp43,9 miliar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2024 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun anggaran tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam dokumen resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2024, pemerintah menyatakan seluruh mekanisme telah melalui proses verifikasi dan reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kejaksaan Tinggi Aceh menahan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan Balai Guru Penggerak (BGP) Aceh Tahun Anggaran 2022-2023. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyoroti pembayaran utang penyesuaian harga terhadap tujuh paket proyek Multi Years Contract (MYC) senilai Rp43,9 miliar oleh Pemerintah Aceh yang tidak tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2024.

DIALEKSIS.COM | Calang - Mengawali hari pertama kerja usai libur dan cuti bersama Idulfitri 1446 H, Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., dan Wakil Bupati, Muslem D, SE., bersama rombongan melakukan kunjungan ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Selasa (8/4/2025).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Beredarnya daftar Proyek strategis Aceh 2025, telah memicu polemik di kalangan masyarakat wilayah tengah Aceh, pasalnya dalam proyek tersebut tidak ditemui program pemerataan, terutama untuk daerah Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Gubernur Aceh, Mualem, untuk mengkaji kembali proyek konstruksi jalan sepanjang 60 kilometer yang menghubungkan Jantho (Aceh Besar) dengan Lamno (Aceh Jaya). Proyek senilai ratusan miliar rupiah itu dinilai gagal memenuhi standar keamanan dan fungsionalitas, bahkan hingga kini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Transparansi Tender Mendesak Kajian Ulang Konstruksi Jalan Jantho-Lamno

DIALEKSIS.COM | Aceh - Advokat dan praktisi hukum Hermanto SH mendesak Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Provinsi Aceh segera melaporkan indikasi praktik monopoli, diskriminasi harga, dan kolusi dalam tender proyek listrik di Aceh ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Proyek pasar rakyat senilai miliaran rupiah yang terletak di Desa Meuje, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, kini terbengkalai setelah selesai dibangun. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 ini menghabiskan anggaran mencapai Rp 5,6 miliar lebih, namun hingga kini belum dimanfaatkan.

DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk memproses secara hukum 17 paket pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang mengalami kekurangan volume meski telah dibayar lunas 100 persen. Temuan ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nomor 1.A/LHP/XVIII.BAC/03/2024 yang dirilis pada 25 Maret 2024.